BANDUNG, OKEKLIK – Kebijakan efisiensi anggaran yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi mulai memicu riak di tingkat akar rumput. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada penghapusan dana tali asih bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), sebuah langkah yang dikhawatirkan bakal melumpuhkan pelayanan sosial bagi masyarakat miskin di wilayah Jawa Barat.
Penghapusan insentif ini merupakan buntut dari pemotongan Transfer Kas Daerah (TKD) yang memaksa Pemprov Jabar melakukan pengetatan ikat pinggang. Namun, bagi para relawan TKSK, kebijakan ini dianggap “menusuk” jantung pelayanan sosial.
Bukan Sekadar Uang Saku
Rudi, perwakilan TKSK Provinsi Jawa Barat, mengungkapkan bahwa dana tali asih sebesar Rp500.000 per bulan yang selama ini mereka terima bukanlah upah untuk kepentingan pribadi. Dana tersebut merupakan modal kerja operasional untuk menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), seperti tunawisma hingga Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
”Uang itu bukan untuk kami pribadi, tapi untuk membantu masyarakat. Sekali pendampingan saja, biaya operasional tim atau sewa ambulans bisa menghabiskan Rp300 ribu sampai Rp500 ribu,” ujar Rudi saat mengadu ke DPRD Jawa Barat, Selasa, 17 Februari 2026.
Menurut Rudi, selama ini TKSK bekerja secara mandiri, bahkan iuran BPJS Ketenagakerjaan pun mereka bayar dari kantong sendiri. Penghapusan dana tali asih di tengah beban kerja yang berat dianggap sebagai bentuk ketidakpedulian pemerintah terhadap realita di lapangan.
Kritik dari Parlemen: Dinsos Jangan Lepas Tangan
Keluhan para relawan ini sampai ke telinga Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah atau yang akrab disapa Umi Oded. Dalam audiensi bersama para TKSK, Siti mendesak Dinas Sosial Jawa Barat agar tidak tinggal diam dan mencari solusi konkret.
”Dinas Sosial jangan lepas tangan. Mereka (TKSK) adalah garda terdepan dalam penanganan masalah sosial. Jangan sampai alasan efisiensi anggaran justru mengorbankan pelayanan langsung kepada rakyat,” tegas Siti.
Paradoks Efisiensi di Era KDM
Kebijakan efisiensi ini menjadi ujian bagi satu tahun kepemimpinan Dedi Mulyadi (KDM) di Jawa Barat. Di satu sisi, pemerintah dituntut untuk menjaga stabilitas fiskal akibat penurunan transfer dari pusat. Namun di sisi lain, pemangkasan anggaran pada sektor krusial seperti kesejahteraan sosial berisiko menurunkan tingkat kepuasan publik yang selama ini diklaim masih tinggi.
Para relawan berharap Pemprov Jabar tidak hanya terpaku pada angka-angka di atas kertas, tetapi juga mempertimbangkan nilai pengabdian para pejuang sosial yang telah bertahun-tahun menjadi penyambung lidah pemerintah di pelosok kecamatan.
