Jakarta – Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri melontarkan kritik tajam saat memberikan orasi ilmiah dalam acara pengukuhan Profesor Emeritus bidang Hukum Tata Negara untuk Prof. Dr. Arief Hidayat di Universitas Borobudur, Sabtu (2/5/2026).
Ketua Umum PDIP itu menyinggung berbagai isu mulai dari kedaulatan negara, wacana perubahan sistem Pemilihan Umum (Pemilu), hingga budaya “asal bapak senang” yang mulai merambah lembaga negara.
Indonesia Milik Publik
Megawati menegaskan bahwa Indonesia adalah republik yang berdaulat, milik seluruh rakyat, bukan milik individu atau kelompok tertentu. Ia mengaku gelisah dengan praktik yang menurutnya mulai menyimpang dari semangat republik.
”Lama-lama kok saya tidak tahan juga loh. Karena ini (Indonesia) bukannya milik seseorang. Republik Indonesia ini adalah milik kita semua. Bagaimana sih?,” tegas Megawati dalam keterangannya.
Kritik Wacana Ubah Sistem Pemilu
Megawati juga menyoroti wacana perubahan sistem pemilihan presiden yang kerap didasarkan pada alasan biaya mahal. Ia secara tegas menolak argumen tersebut dan mempertanyakan urgensi di balik perubahan itu.
Ia lantas membandingkan kondisi saat ini dengan Pemilu 1955. Menurutnya, alasan biaya tidak bisa dijadikan pembenaran untuk mengubah sistem yang sudah menjadi amanat reformasi.
”Hanya karena katanya sekarang biayanya banyak (mahal). Loh, kenapa tahun 1955 bisa? Keadaannya tenang-tenang saja, rakyatnya tenang saja. Kalau sekarang dibilang biayanya besar, itu aneh bagi saya,” ujarnya.
Megawati menekankan, pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat harus memiliki legitimasi kuat dan tidak boleh berkompromi terhadap pelanggaran konstitusi.
Sentil Budaya ‘Siap Komandan’
Selain soal pemilu, Megawati mengungkapkan kekhawatiran terhadap gejala penyeragaman di lembaga legislatif dan yudikatif. Ia menyoroti munculnya mentalitas “asal bapak senang” atau “siap komandan” yang dinilai berbahaya bagi independensi lembaga.
Ia menceritakan pengalamannya saat berhadapan dengan aparat yang kerap berlindung di balik perintah atasan tanpa mempedulikan kebenaran hukum.
”Apa saya dipikir tidak tahu? Tahulah saya kalau orang selalu mengelaknya begitu (bilang suruhan komandan). Makanya kalau sama pengawal saya, ‘Awas loh ya kalau kamu bilang ni suruhan Komandan’. No! Siap. Karena kamu itu tahu apa tidak tahu,” kata dia.
Megawati memperingatkan, jika lembaga negara hanya mengikuti satu komando dan kehilangan independensi, maka keadilan akan tergerus.
Apresiasi Arief Hidayat
Dalam kesempatan itu, Megawati turut memberikan apresiasi kepada Prof. Arief Hidayat. Ia memuji integritas Arief yang pernah mengeluarkan dissenting opinion saat menjabat hakim Mahkamah Konstitusi.
Ia menutup orasinya dengan pesan kepada mahasiswa dan akademisi untuk tetap menjaga keberpihakan pada kebenaran.
”Jangan biarkan hukum kehilangan keberpihakannya. Saya ingin sampaikan kepada akademisi dan mahasiswa, getarkan suara hati nurani saudara untuk mengawal kebenaran dan keadilan,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan