Ketegangan di Timur Tengah bukan lagi sekadar berita mancanegara, melainkan ancaman nyata bagi dompet negara. Pemerintah harus berani memangkas proyek mercusuar demi menyelamatkan daya beli rakyat.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sedang diuji oleh api konflik di Timur Tengah. Ketika harga minyak mentah dunia melesat melampaui angka USD 100 per barel dan nilai tukar rupiah terjerembap ke level Rp17.000 per dolar AS, asumsi makro yang disusun pemerintah praktis menjadi kertas usang. Jika tak segera dimitigasi, APBN kita berisiko menjadi “pasien” yang membutuhkan perawatan darurat.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, telah melempar sinyal peringatan yang terang benderang: pemerintah harus segera menyisir ulang program prioritas. Pilihannya pahit namun logis, yakni memilah mana yang “mendesak” dan mana yang sekadar “keinginan”.
Menunda Beton, Mengamankan Piring
Dalam situasi krisis, pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan tol seharusnya bisa direm. Proyek-proyek multi-years atau tahun jamak ini bukanlah kebutuhan darurat yang menentukan hidup mati rakyat hari ini. Menunda kelanjutan beberapa ruas tol akan memberi ruang bernapas bagi pemerintah untuk mempertebal kantong cadangan fiskal.
Di sisi lain, program sosial yang menyentuh akar rumput, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak boleh ditawar. Karena MBG masuk dalam klaster mandatory spending pendidikan, ia adalah amanat konstitusi untuk investasi sumber daya manusia. Namun, program baru lainnya seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih patut dikaji ulang urgensinya di tengah cekikan subsidi energi yang membengkak.
Lemak Subsidi yang Salah Sasaran
Masalah klasik yang kembali menghantui adalah subsidi energi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa subsidi LPG 3 kg dan BBM sering kali dinikmati oleh kelompok mampu dan industri. Said Abdullah menyoroti distribusi LPG 8,6 juta metrik ton yang masih dijual terbuka, padahal aturannya mewajibkan distribusi tertutup.
”Seharusnya pakai fingerprint atau lebih canggih pakai retina mata. Saya yakin (kebutuhan riil) paling sekitar 5,5 juta metrik ton maksimal,” — Said Abdullah.
Inovasi teknologi untuk memverifikasi penerima subsidi bukan lagi sebuah kemewahan, melainkan keharusan untuk membuang “lemak” APBN yang tidak perlu. Tanpa sistem yang ketat, anggaran negara hanya akan terbakar sia-sia di knalpot kendaraan mewah dan dapur kalangan atas.
Alarm dari Senayan
Peringatan juga datang dari Komisi IV DPR melalui M. Sarmuji. Lonjakan dolar AS bukan hanya soal harga BBM, tapi juga beban utang luar negeri yang membengkak saat dikonversi ke rupiah. Ini adalah beban ganda: belanja subsidi naik, biaya membayar utang pun melejit.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak boleh “asyik sendiri”. Simulasi berbagai skenario terburuk harus segera dipaparkan secara transparan kepada publik dan parlemen. Koordinasi antarlembaga menjadi kunci agar mitigasi fiskal tidak dilakukan secara sporadis dan terlambat.
Kesimpulannya, pemerintah harus berhenti bersikap optimis buta. APBN 2026 memerlukan disiplin yang keras. Menunda proyek infrastruktur yang belum mendesak dan mendisiplinkan penyaluran subsidi adalah harga mati agar ekonomi nasional tidak ikut meledak bersama mesiu di Timur Tengah.
