​JAKARTA, OKEKLIK.com – Kompleks Parlemen Senayan mulai memperketat ikat pinggang. Sekretariat Jenderal DPR RI resmi memberlakukan kebijakan pemadaman listrik di seluruh gedung MPR/DPR/DPD RI sebagai langkah efisiensi energi dan mendukung upaya pemerintah menjaga kesehatan fiskal.

​Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menyatakan bahwa pemadaman aliran listrik menyasar seluruh ruang kerja dan ruang rapat. Kebijakan ini berlaku saban hari, dimulai pukul 18.00 WIB hingga pagi hari berikutnya. Untuk memastikan aturan ini berjalan, petugas pengelola gedung dikerahkan untuk melakukan penyisiran rutin.

​”Kelompok Kerja (Pokja) bagian gedung akan mengontrol ketat penggunaan listrik, termasuk pendingin udara (AC),” ujar Indra saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, 27 Maret 2026.

Baca Juga:Ida Nurlaela Wiradinata Dorong RSUD Pandega Pangandaran Tingkatkan Profesionalisme Layanan

​Pangkas Jatah BBM ASN

​Tak hanya urusan setrum, “diet” anggaran ini juga merembet ke sektor transportasi. Indra menjelaskan, pihaknya memangkas jatah Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi kendaraan dinas pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, mulai dari level eselon 3 hingga eselon 1.

​Skemanya, jatah BBM para aparatur sipil negara (ASN) tersebut dikurangi setara satu hari penggunaan setiap minggunya. “Kami fokus pada ASN. Untuk saat ini, jatah BBM dikurangi satu hari per minggu,” kata Indra menambahkan.

​Kebijakan ini rencanasanya akan efektif berlaku penuh pada Senin, 30 Maret 2026. Biro Umum Setjen DPR dikabarkan telah merampungkan kalkulasi teknis agar penghematan ini tidak mengganggu kinerja administratif parlemen.

Baca Juga:DPR Ingatkan Risiko Birokrasi di Balik Wacana WFH demi Efisiensi BBM

​Respons Atas Ancaman Defisit

​Langkah drastis di Senayan ini merupakan tindak lanjut dari sinyal yang dikirimkan Istana. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah tengah berjibaku menyusun strategi untuk menutup potensi defisit anggaran.

​Pemerintah pusat kini menempuh jalur pengetatan belanja dan melakukan penyisiran (clipping) terhadap program-program yang dianggap tidak prioritas. “Langkah ini diambil untuk memastikan anggaran negara digunakan secara lebih efisien dan tepat sasaran,” tutur Prasetyo.