JAKARTA, Okeklik.com — Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, akhirnya terang-terangan menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Di hadapan para kader dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI Kabupaten Bekasi, Jokowi menegaskan keputusannya memamerkan keanggotaan tersebut di Bandung dan Bekasi murni persoalan kalkulasi momentum politik.

​”Banyak yang bertanya kok baru ditunjukkan sekarang, ya kan suka-suka saya dong, kan ini kartu milik saya,” kata Jokowi dalam keterangan tertulis, Minggu, 27 September 2026. Ia mengklaim keanggotaannya di PSI sebenarnya sudah terjalin sejak 14 Oktober 2025. Namun, pamer KTA baru memilih waktu yang dianggapnya paling tepat saat melakoni safari politik ke basis kader di Jawa Barat.

​Gaya Komunikasi Khas dan Narasi Momentum

​Langkah pamer KTA ini diiringi retorika khas Jokowi yang kerap memecah ketegangan lewat kelakar. Di tengah sambutan, mantan Presiden itu sempat berseloroh akan memberi sepeda kepada kader yang tidak setuju atas bergabungnya ia ke partai berlogo kepalan tangan tersebut—sebuah gesture politik bernuansa populis yang kerap ia gunakan untuk mencairkan suasana sekaligus mengukuhkan dominasi pengaruh.

​Meski demikian, pernyataan “suka-suka saya” memancing sorotan publik terkait konsistensi dan arah komitmen politik pasca-presidensi. Bagi pengamat, pemilihan waktu pengumuman ini jelas bukan kebetulan semata, melainkan bagian dari pergerakan taktis untuk menjaga pengaruh politik keluarga dan kroninya di panggung nasional.

​Dampak Manuver terhadap Peta Politik Nasional

​Keputusan Jokowi mempertegas statusnya di PSI kian memperjelas arah konsolidasi kekuatan pasca-jabatan. Langkah ini sekaligus menegaskan jarak yang makin lebar antara dirinya dengan PDI Perjuangan, partai yang pernah menjadi perahu utamanya selama dua dekade karier politiknya.

​Pamer KTA di hadapan publik Jawa Barat menandai strategi PSI yang kian agresif memanfaatkan ketokohan Jokowi sebagai alat pengungkit elektoral (coattail effect). Kehadiran mantan kepala negara di jajaran partai muda ini dinilai menjadi perjudian politik: apakah mampu mendongkrak kelembagaan PSI secara riil, atau sekadar menjadikan partai tersebut sebagai kendaraan taktis keluarga.